1. Jelaskan Filosofi Negara, Demokrasi
dan Layanan Publik sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah
Filosofi negara
disebut sebagai filsafat yang dijadikan sebagai dasar berkehidupan di dalam
suatu negara dan dapat kita sebut sebagai ideologi di dalam pancasila seperti
di Indonesia. Pada hakikatknya filosofi tersebut dijadikan sebagai suatu dasar
yang dinilai bersifat fundamental atau sesuatu hal yang mendasar, sistematis,
dan berfikir secara menyeluruh serta selalu mempertimbangkan dari berbagai
aspek yang akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir warga negara tersebut.
Sesuai dengan penjelasan sila pertama yang menjelaskan mengenai satu kesatuan
yang utuh dan hirarkis sehingga dapat dikatakan sebagai suatu sistem filsafat. Selain
itu nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga mengandung arti yang
berkaitan di seluruh aspek kehidupan yaitu kebangsaan, kemasyarakatan,
kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksaan dalam permusyarakatan keadilan, serta keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi
merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dimana semua masyarakat atau warga
negara dapat ikut serta dalam pelaksanaan suatu pemerintahan tidak hanya itu
dalam pengambilan suatu keputusan masyarakat juga memiliki hak yang setara
antara pemimpin dengan masayarakat itu sendiri. Masyarakat juga bisa mengajukan
aspirasi yang dapat memunculkan suatu kebijakan yang dapat merubah kehidupan
mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demokrasi juga memberikan hak kepada
masyarakat di dalam melakukan aksi demokrasi masyarakat juga dapat
berpastisipasi secara langsung atupun melalui perwakilan dalam merumuskan,
mengembangkan serta pembuatan aturan hukum. Demokrasi mencakup beberapa aspek
yaitu kondisi sosial, ekonomi serta budaya yang memungkinkan terjadinya praktek
kebebasan dalam berpolitik dan dilakukan secara bebas namun juga diperlakukan
dengan setara tanpa adanya perbedaan.
Layanan Publik
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan
publik disebut sebagai kegiatan atau
layanan yang diberikan kepada masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan adminstratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi semua kebutuhan
yang diinginkan oleh masyarakat.
Oleh
karena itu dalam pembahasan mengenai filosofi negara, demokrasi serta layanan
publik itu saling berkaitan karena dalam tigal hal tersebut mencakup semua
sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Sesuai dengan penjelasan diatas pancasila
sebagai dasar ideologi negara hal itu sudah dijelaskan bahwa dalam memeunhi hak
asasi manusia negara berhak memberikan fasilitas yang dapat menunjang semua
kebutuhan warga negaranya, selain itu demokrasi juga diberikan kepada
masyarakat agar masyarakat dapat terlibat di dalam berjalannya suatu pemerintahan
karena pemerintah disebut sebagai pelayanan publik yang memberikan pelayanan
kepada semua masyarakat tanpa membeda bedakan status sosial, tidak hanya itu di
dalam demokrasi masyarakat juga memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam
pengambilan suatu keputusan untuk merumuskan suatu kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan dan pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri.
2. Apa itu Layanan Sektor Publik,
jelaskan pengertian sistem layanan publik ?
Layanan Sektor Publik
adalah sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh
penyelenggara negara. Pelayanan tersebut didirikan oleh negara dan dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kesejahteraan di
dalam kehidupan masyarakat. Karena pada hakikatnya pelayanan tersebut digunakan
untuk melengkapi kekurangan di semua aspek kehidupan bermasyarakat. Karena
pemerintah atau birokrat dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
memahami segala problematika yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan
tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan individual saja tetapi menjadi kebutuhan
untuk semua warga negara atau masyarakat di Indonesia.
Dalam
pelaksaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan yang dijadikan
sebagai tolak ukur untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan penyelenggaraan
pelayanan serta dijadikan sebagai penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan dalam melayani, memberikan cara yang
mudah dalam pelayanan, pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh semua kalangan
masyarakat serta dalam proses pelayanan tersebut lebih terstruktur dan tertata.
Pelayanan
Publik diatur di di dalam Undang Undang no 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik,
bahwa aturan yang dibuat diperuntukkan dalam memberikan kepastian hukum dalam
hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu
peraturan tentang pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya sistem pelayanan publik
yang lebih baik dan dapat dilaksanakan dengan layak sesuai dengan asas asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta dapat memenuhi pelayanan
publik yang sesuai dengan undang undang dan dapat mewujudkan kepastian hukum
dan perlindungan untuk masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut.
3. Layanan publik juga tidak terlepas dari
pilihan ide ide politik tentang negara. Marsilam (2003) mencontohkan gagasan
politik negara demokratis. “bahwa kekuasaan pemerintah ditentukan oleh rakyat
dan dalam konsep negara kesejahteraan, kekuasaan oleh negara. Jelaskan layanan
publik filosofis, Jelaskan layanan publik sebagai bentuk implementasi negara
kesejahteraan , dan jelaskan layanan publik sebagai Hak Konstitusional !
Layanan Publik
secara filosofis merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur
pemerintah yang bertanggungjawab penuh untuk menfasilitasi pelayanan yang baik
untuk masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemenuhan hak asasi manusia sesuai
dengan kewajiban yang telah mereka patuhi. Karena dengan adanya birokrasi
sendiri memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Pemerintah mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk
melaksanakan pelayanan administrasi publik atau pelayanan publik oleh karena
itu pemerintah sendiri dituntut untuk bekerja dengan maksimal agar dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Layanan publik untuk kesejahteraan
warga negara yaitu pelayanan yang dapat meringankan
beban yang terjadi di tengah masyarakat. Contohnya pelayanan kesehatan atau
yang sekarang sedang marak dibicarakan adalah BPJS (Badan Pelayanan Jaminan
Sosial) yang dimana masyarakat diberikan pelayanan kesehatan dibawah naungan
kementerian kesehatan yang sedikit meringankan biaya untuk pengguna kartu
tersebut. Tetapi masyarakat tetap membayar iuran disetiap bulannya namun tidak
membayar dengan biaya yang normal melainkan membayar setengah dari total biaya
yang akan dikeluarkan. Sesuai dengan tujuan pelayanan publik adalah memberikan
pelayanan yang cepat, membayar dengan biaya yang sewajarnya dan mengembangkan
kinerja para pelayan agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Layanan publik sebagai Hak
Konstitusional yaitu seperti contoh anak yang
terlantar di jalanan mereka berhak mendapatkan hak pendidikan yang dimana saat
ini pendidikan disebut sebagai aset yang sangat penting yang dapat mempengaruhi
pola pikir generasi penerus bangsa, Generasi penerus bangsa harus memberikan
kontribusinya sebagai warga negara untuk bisa merubah Indonesia menjadi lebih
baik dari sebelumnya. Anak terlantar berhak mendapatkan hak konstitusional untuk
mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan Undang Undang RI No. 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak
4. Jelaskan perspektif teoritis
layanan publik yaitu Adiministrasi Publik lama, Manajemen Publik baru, Layanan publik
baru, dan apa kekuatan dan kelemahan dari ketiga teori tersebut !
Adminitrasi Publik Lama
(Old Public Administration) yaitu penyediaan pelayanan publik yang diberikan
melalui organisasi atau badan resmi dari pemerintah, Kebijakan publik dan
administrasi negara dijadikan sebagai pengimplementasian suatu kebijakan yang
terfokus pada satu cara yaitu di dalam perumusan kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang
bersifat olahraga, administator publik yang berperan dalam perumusan kebijakan
publik setelah itu pemerintah yang menjalankan , pelayan public yang
diselenggarakan oleh administrator
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat politik dan diskresi
yang terbatas, program program yang dibuat oleh publik dilaksanakan melalui
organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan suatu
organisasi, nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi
dan rasionalitas.
Manajemen Publik Baru
( New Publik Management) yaitu pemerintahan dipegang oleh masyarakat,
pemerintah yang memberdayakan masyarakat, pemerintah yang mengarahkan tetapi
tidak melayani, pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari pemerintahan
yang digerakkan oleh aturan, pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan dan
pemerintah yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi yang seharusnya
memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah yang digerakkan
oleh hierarki berubah menjadi pemerintahan
yang partisipasi dan saling bekerja sama antara pemerintah dengan
masyarakat.
Layanan Publik Baru
(New Publik Manajement) yaitu pelayanan publik yang membantu masyarakat untuk
memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat atau mengendalikan
masyarakat ke arah yang baru, membuat suatu kebijakan dan program yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan dapat dicapai secara efektif dan
responsive melalu upaya upaya kolektif dan proses kolaboratif, serta kepentingan publik
dikembangkan oleh para pelayan publik dan masyarakat yang saling berkontribusi
untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak mengedepankan kepentingan pribadinya
saja.
Kekuatan dan Kelemahan dari
ketiga teori tersebut adalah dengan adanya teori pelayanan publik lama tersebut
dinilai kurang efisien dalam melayani masyarakat sebab di dalam teori tersebut
birokrasi berjalan dan masih bergantung kepada pemerintah pusat sehingga
pemerintah di zaman tersebut dinilai kurang terbuka kepada masyarakat selain
itu mereka membuat sebuah kebijakan atau keputusan tanpa adanya persetujuan
masyarakat. Tetapi kelebihan di dalam teori tersebut adalah dalam teori
pelayanan publik baru teori tersebut sangat cocok untuk diterapkan pemerintahan
saat ini sebab teori tersebut lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan
semua keputusan maupun kebijakan berada di tangan rakyat dan pemerintah hanya
sebagai pelayan masyarakat. Sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
5. Masyarakat sebagai penerima seluruh
layanan dari pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya, masyarakat secara
otomatis membutuhkan layanan yang efisien dan efektif sebagai perwujudan dari
memenuhi keinginan. Apa itu layanan efisien dan layanan efektif ?
Pelayanan Efektif dan efisien
adalah pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan tujuan awal, dan harus
mengerjakan sesuai target serta harus mengerjakan dengan waktu yang sudah
ditetapkan sejak awal sedangan efisien yaitu pelayanan yang diberikan harus
mencapai batas maksimal meskipun dalam hal sumber saya manusia kurang memadahi
tetapi dalam memberikan pelayanan terhadap harus maksimal, selain itu pelayanan
publik harus bisa memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan tersebut agar
pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pelayanan publik yang efisien dan
efektif. Selain itu layanan yang efisien mengharuskan pelayan publik harus
menyelesaikan dengan permasalahan secara cepat dan tepat tidak hanya itu
pelayan publik dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dan bisa meminimalisir
biaya yang akan dikeluarkan tersebut.
6. Apa sudut pandang utama dalam
mencapai kualitas layanan prima ? dan sebutkan beberapa point layanan publik
berkualitas buruk, anda bebas memilih bidang tersebut.
Untuk
mencapai kualitas layanan prima yang menjadi titik fokus dari kualitas
pelayanan adalah tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan. Jika pelayanan baik
maka dapat diartikan jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan
yang diharapkan oleh konsumen. Namun jika pelayanan dikatakan buruk maka jenis
pelayanan tersebut berada jauh dibawah standar atau tidak sesuai dengan apa
yang diekspetasikan yang diharapkan oleh pelanggan. Cara mengukur tingkat
kualitas layanan membutuhkan survei atau observasi kepada pelanggan temasuk
berupa masukan , pendapat ataupun feedback
tentang pelayanan yang diberikan. Sehingga dengan adanya aspek kepuasan dari
pelanggan, maka kualitas pelayanan ini menjadikan penting dikarenakan akan
berdampak positif bagi citra instansi pemerintahan.
Poin
dari layanan publik yang berkualitas buruk di bidang kualitas pelayanan prima disebabkan
beberapa poin: Pertama, budaya organisasi, budaya organisasi ini menjelaskan bahwa dimana
perhatian seseorang dalam organiasi publik terhadap hubungan antar manusia
maupun kinerja tugas dilevel yang rendah. Sehingga dapat dikatakan
masing-masing memikirkan kepentingan diri sendiri. Kedua, belum berjalannya
secara baik implementasi penetapan mekanisme standar pelayanan serta belum
maksimalnya integrasi antar standar pelayanan minimal dengan sitem perencanaan pembangunan yang ada. Ketiga,
rentannya terjadi korupsi dikarenakan kurangnya tranparansi terkait pendapatan
ataupun pengeluaran dalam semua jenis pelayanan publik.
7. Menjelaskan layanan public yang
buruk berkualitas dalam : Pendidikan Perawatan Kesehatan, Perencanaan Kota,
Jaringan pasokan air, telekomunikasi, transportasi public.
a.
Pendidikan
Perawatan Kesehatan
Masalah layanan publik pada pendidikan perawatan
kesehatan dilihat dari kualitas yang buruk pada rendahnya kualitas sarana fisik
belajar, mahalnya biaya pendidikan dan masih banyaknya kelangkaan anggota
perawat disejumlah daerah-daerah terpencil. Untuk membicarakan tentang layanan
publik berkualitas dalam pendidikan perawatan kesehatan pemerintah sudah
membuka pemerataan kesempatan pendaftaran dalam pendidikan perawatan,
masyarakat disemua kalangan bisa mendaftar sebagai perawat. Sehingga dengan
cara ini dapat meningkatkan jumlah perawat untuk dikirim ke daerah-daerah
terpencil agar personel perawat dapat menyeluruh keberbagai wilayah.
b.
Perencanaan
kota
Mengenai layanan publik yang buruk dengan membangun
jalan juga akan mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan seperti kebisingan,
kemacetan, polusi udara, dan keselamatan lingkungan yang dikarenakan terus
meningkatnya jumlah kendaraan pengguna. Untuk kualitas pelayanan publik yang
baik pada perencanaan kota dilihat dari profil struktur ruang kota, dengan ini
akan dibentuk oleh sistem pusat kegiatan yang dihubungkan dengan jaringan jalan
yang akan menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi dengan pembentukan
wilayah administrasi kota. Contohnya mengatasi kemacetan dengan upaya yang
komprehensif, tidak hanya dengan pembuatan jalan baru akan tetapi dengan
memperbaiki manajemen trasportasi secara menyeluruh.
c.
Jaringan
pasokan air
Persoalan buruknya kualitas layanan publik pada
jaringan pasokan air ini menjadikan hal yang lumrah dikarenakan pasokan air
menjadikan kebutuhan sehari-hari. Yang menjadi hal buruk membuktikan bahwa ketika
air mati akan tetapi tagihan jaringan pasokan air akan tetap berjalan. Sehingga
ini akan berdampak bagi masyarakat, masyarakat akan merasa dirugikan terkait
tindakan layanan publik diatur oleh pemerintah. Dengan hal ini, layanan publik
akan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Akan
tetapi dilihat dari permasalahan yang dihadapi peran pemerintah sudah antusias
dalam membangun PDAM, PDAM ini sebagai contoh pelayanan publik terkait pada
pemasokan air. Sekarang pembayaran ini
sudah dalam bentuk pulsa, pembayaran ini bisa menggunakan aplikasi. Dengan
kenyataan ini sudah tampak jelas bahwa kualitas layanan publik sudah membaik.
d.
Telekomunikasi
Layanan publik yang buruk terkait telekomunikasi
adalah ketidakjelasan mekanisme pengaduan yang dapat kita tempuh ketika mendapatkan
layanan yang mengecewakan atau diluar standar yang kita harapkan. Sedangkan
tujuan utama layanan publik merupak hak untuk warga mendapatkan apa yang kita
butuhkan dan menjadikan kewajiban negara untuk melayani masyarakat. Dengan hal
ini masih banyak instansi yang mengabaikan keluhan dari warga yang merasa tidak
puas dengan instansi yang mereka datangi. Tetapi saat ini sudah ada badan yang
mengurus terkait masalah pengaduan masyarakat yaitu ombudsman. Ombudsman ini
merupakan badan yang menampung keluh kesah masyarakat terhadap pelayanan publik
disebuah instansi. Oleh sebab itu, dengan badan ini menjadikan pelayan publik
menjadi optimal.
e.
Transportasi
Publik
Rendahnya layanan publik pada transportasi publik
dilihat dari perhitungan tak terhitung terjadinya kecelakaan yang tejadi
diakibatkan perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan menyebabkan
penumpang kehilangan nyawa secara tragis. Sementara berbicara mengenai KRL yang
menjadi bahan perbincangan warga Jakarta yang merupakan kereta rel listrik
sebagai transportasi umum alternatif yang masih terjadi pelecehan seksual,
kecopetan, kecelakaan yang disebabkan sistem KRL. Dengan adanya transportasi
yang ada, itu menjadikan bukti nyata bahwa pemerintah sudah memberikan
pelayanan publik dengan memberikan sarana dan prasana dengan peningkatan
transportasi umum. Dengan transportasi umum ini merupakan layanan angkutan
penumpang yang digunakan oleh masyarakat umum.
8. Masalah apa yang dihadapi dalam hal
aparat pemerintah untuk menyediakan layanan public yang efektif dan efisien
Dilihat
dari pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah masih dihadapkan pada
beberapa permasalahan. Pertama, kompetensi aparatur pemerintah yang terlalu
jauh, rendahnya kesadaran badan kepergawaian, serta desentralisasi pengembangan
kompetensi aparatur pemerintah. Kedua, berkaitan dengan kualitas pengembangan
kompetensi pegawai yang merupakan tanggungjawab kepegawaian atau bagian SDM.
Karena mereka yang mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat. Sehingga
dukungan dari Bagian Kepegawaian memiliki peran penting dalam pengembangan
kompetensi pegawai. Dan yang terakhir, terkait dengan desentralisasi
pengembangan kompetensi aparatur pemerintah. Jika pembina kepegawaian tidak
concern terhadap pengembangan kompetensi maka pegawai didaerah lambat akan
habis karena pegawainya tidak berkembang dari segi pengetahuan dan kompetensi.
9. Masalah apa yang dihadapi dalam hal
pelanggan atau komunitas untuk menyediakan layanan public yang efektif dan
efisien
Faktor
penghambat layanan publik yang dihadapi pelanggan atau komunitas dilihat dari
faktor prosedur, dimana saat ini prosedur masih menjadi beban bagi pemerintah
untuk meningkatkan pelayanan publik. Masih banyak masyarakat yang belum
memahami tahap-tahap prosedur dalam pelayanan publik yang akan diurus sehingga
masyarakat masih mengalami kebingungan terkait prosedur pelayanan tersebut. Dan
terkait permasalahan saat ini, teknologi juga menjadikan permasalahan pelayanan
publik yang dihadapi pelanggan. Pelayanan publik saat ini telah berbasis
teknologi informasi, dimana tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan
pelayanan publik dengan datang ketempat instansi dan mengantri. Dengan cara ini
pemerintah meminimalisis waktu dan tempat dengan cara masyarakat sudah bisa
mengakses layanan publik di aplikasi dan dapat diakses di tempat manapun, akan
tetapi banyak survei yang masih banyak masyarakat yang awam terhadap teknologi
informasi. Masyarakat ini akan bingung terhadap prosedur baru yang menggunakan
pelayanan publik berbasis teknologi informasi ini. Sehingga prosedur inilah
yang menjadi pokok utama pembahasan permasalahan yang dihadapi pelanggan atau
masyarakat dalam menanggapi penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien.
10. Langkah apa yang perlu diambil
untuk mengatasi kendala dalam pengiriman layanan publik ?
Masalah
yang dihadapi dalam pengiriman layanan publik adalah waktu pada pengiriman
barang yang menjadikan konsumen menunggu waktu yang sangat lama dan biaya
transportasi. Seiring berkembangnya bisnis online diseluruh dunia termasuk
Indonesia, bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi pun semakin menggiurkan
pengusaha. Saat ini perusahaan jasa pengiriman pun semakin berkembang pesat dan
bertambah banyak di Indonesia. Dulu masih terdapat beberapa jasa pengiriman,
dengan melihat fakta ini sudah menjadi langkah untuk meningkatkan pengiriman
layanan publik. Masyarakat pun semakin leluasa memilih perusahaan yang lebih
cocok dengan kebutuhan mereka. Dengan banyaknya perusahaan pengiriman layanan
publik ini maka akan berdampak positif dalam peningkatkan pelayanan publik,
dengan membangun berbagai agen di berbagai daerah termasuk di kota-kota kecil
agar layanan dapat tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dengan hal ini, dapat
memudahkan masyarakat untuk menggunakan pengiriman layanan publik dimanapun
berada. Dalam hal ini, solusi yang dapat dilakukan adalah pertama, pengelolaan
manajemen yang baik yang mana perusahaan juga perlu mengatur jadwal perjalanan
yang tepat agar sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan keberadaan kendaraan.
Kedua, kurir dapat melakukan banyak tugas dalam satu perjalanan. Dengan ini
tidak akan mengalami kerugian agar terhindar dari kekosongan muatan dalam satu
perjalanan. Ketiga, informasi distribusi yang transparan bagi pelanggan guna
memberikan kenyamanan bagi pelanggan yang dapat mengetahui status keberadaan
barangnya. Terakhir, teknologi informasi menjadikan dukungan dari pengiriman
pelayanan publik ini guna menjangkau kebutuhan para pelanggannya.
